sistem politik Indonesia

Definisi Sistem politik, Sistem politik indonesia. serta hubungannya dengan sistem dalam kajian sosiologis

1. Pendefinisian sistem politik dapat dilakukan dengan dua cara, Pertama: mendefinisikan secara parsial (perkata).Kedua dengan mendefinisikan secara utuh

1. Definisi Sistem

1. Sistem secara umum diartikan sebagai serangkaian komponen (yang kemudian disebut sub sistem) yang bersifat interdependen. (Eric Kohler&Henry Pratt, F.)
2. Secara spesifik Pamudji mendefinisikan sistem sebagai sebuah keseluruhan unsur yang membentuk kebulatan yang utuh. Menurut Poerwadarminta sistem adalah kumpulan subsistem yang bekerja sama untuk mencapai tujuan. Secara etimologi sistem menunjuk pada dua makna sistem sebagai sebuah susunan dan sistem sebagai cara.
3. Dari berbagai definisi diatas dapat dikonvergensikan bahwa terdapat beberapa hal yang merupakan identitas aksidensi dari sebuah sistem, yaitu:

I.                   Merupakan sebuah organisasi dari subsistem

II.                Saling berhubungan

III.             Bersifat interdependen

2. Definisi Politik

1. Secara etimologi Politik berasal dari kata Polis yang berarti negara kota. Dari sini berkembang berbagai definisi. Namun secara pasti belum ada kesepakan definisi politik secara utuh, walaupun kita sering bersepakat tentang sesuatu yang bersifat politis.
2. R.H. Soltaou mendefinisikan politik sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara yang menyangkut hubungan negara dengan warga negara, antar lembaga negara dan antar negara. Definisi ini hampir sama dengan pendefinisian Johan Kaspar B, namun johan lebih menekankan pada situasi negara yang diproyeksikan untuk manifestasi pembangunan. Sedangkan menurut Robert A. Dahl Politik adalah ilmu siasat.
3. Untuk memahami Konsep politik secara komprehensif dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan, yaitu
1. Pendekatan Klasik, politik dipandang sebagai usaha warga negara untuk mencapai kebaikan bersama yang kemudian dibahasakan dengan istilah kepentingan umum.
2. Pendekatan kelembagaan, Politik diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahannya.
3. Pendekatan Kekuasaan, politik dipandang sebagai usaha untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di tengah-tengah masyarakat.
4. Pendekatan fungsionalisme, Politik sebagai kegiatan merumuskan dan melaksanakan kebijakan umum
5. Pendekatan Konflik, politik dianggap sebagai konflik dalam rangka mendapatkan dan mempertahankan sumber-sumber yang dianggap penting.

Dari berbagai definisi dan asumsi politik, terdapat beberapa hal yang saling terkait dalam kapasitas saling melengkapi (bukan mempengaruhi). Diantaranya Negara, pemerintahan, kekuasaan, kewenangan. Secara umum politik difahami sebagai segala usaha untuk mendapatkan, mendistribusikan dan mempertahankan kekuasaan.

3. Definisi sistem politik

            Menurut Dahl adalah Pola yang tetap dari hubungan antar manusia yang berkaitan dengan kekuasaan, aturan dan kewenangan. Gabriel almond, mendefinisikan sistem politik sebagai sistem interaksi dalam masyarakat merdeka yang menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi (bandingkan dengan konsep AGILnya Parson). Secara umum diartikan sebagai serangkaian kegiatan Politik (sebagai sub sistem) dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara. Menurut Sukarna sistem politik adalah serangkaian cara untuk mengatur negara dalam artian bagaimana memperoleh kekuasaan, mempertahankan kekuasaan serta mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat dan sebaliknya serta mengatur hubungan antara negara yang satu dengan negara lainnya.

Sistem politik indonesia dapat diartikan sebagai tata cara untuk menjalankan pemerintahan negara indonesia berdasarkan pancasila dan UUD 45 untuk mewujudkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

Dalam Ng. Philipus dijelaskan sistem politik adalah berbagai macam kegiatan dan proses politik dari struktur politik, fungsi politik yang bekerja dalam unit kesatuan. Gabriel Almound memberikan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Struktur politik: setiap sistem politik mempunyai dua struktur politik, yaitu Supra struktur dan infrastruktur. Suprastruktur adalah pemerintah yang terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur adalah masyarakat dan organisasi yang dibentuknya.

b. Fungsi Politik: ada beberapa fungsi politik yang harus dijalankan untuk menjaga eksistensi sistem itu sendiri:

a. fungsi Input

1. fungsi sosialisasi dan rekruitmen politik, termasuk didalamnya pendidikan politik. Hasil yang diharapkan dari fungsi ini adalah peningkatan partisipasi politik masyarakat. Indikator keberhasilan dari fungsi ini adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik, misalnya dalam Pemilihan umum, Pemilihan kepala daerah dll.

2. Agregasi kepentingan, sistem politik dalam sebuah negara harus mampu menyalurkan berbagai kepentingan masyarakat. Saluran-saluran politik ini telah disediakan oleh pemerintah sebagai implementasi dari fungsi agregasi kepentingan politik.

3.artikulasi kepentingan, pluralitas masyarakat menyebabkan munculnya berbagai kepentingan

4. komunikasi politik

            b. Fungsi output

1. Pembuatan peraturan

2. Pelaksanaan peraturan

3. Peradilan

            c. Proses Politik

           

4. Sistem Politik Indonesia

            Perdebatan tentang politik, sistem politik tidak akan pernah berhenti pada satu titik kesepakatan, hal ini disebabkan wujud kajian ilmu politik yang bersifat abstrak. Sistem politik indonesia merupakan serangkaian kegiatan pemerintahan negara indonesia dalam rangka menjaga eksistensi negara.  Sistem politik indonesia ini bersub sistem-kan sitem kepartaian, sistem pemilihan umum, sistem budaya politik dan sistem peradaban politik lainnya. Dalam prakteknya sistem Politik Indonesia bersama-sama dengan sistem ekonomi, sistem hukum dan sistem-sistem lainnya menjadi bagian (subsistem) dari sistem yang lebih besar yang kemudian disebut sistem Nasional lebih tepatnya sistem sosial Indonesia. Secara sosiologis sub sistem politik ini akan menjalankan perannya sesuai denga harapan (expectation) dari peran politik dalam eksistensi NKRI. Pada prakteknya sistem politik indonesia ini akan saling melengkapi dan mempengaruhi beberapa sub sistem lainnya dalam berinteraksi dengan lingkungan alam, geografi dan budaya masyarakat dalam dialog ekologi sehingga tercipta equilibrium masyarakat dalam bernegara.

Secara definitif sistem politik indonesia diartikan sebagai serangkaian aturan dalam penyelenggaraan negara republik Indonesia berdasarkan pada pancasila dan UUD 45. Pancasila dan UUD 45 merumuskan berbagai tujuan kenegaraan. Eksistensi pemerintahan yang terepresentasi dalam lembaga negara merupakan hasil dari proses sistem politik Indonesia. Sistem politik indonesia merupakan organisasi beberapa sub sistem antara lain;sistem kepartaian, sistem pemilihan umum, birokrasi dan berbagai konsep politis lainnya yang saling mempengaruhi sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh yang kemudian berproses menjalankan pemerintahan Indonesia.

II. Peristilahan sistem politik di indonesia (Sebuah pengantar Sistem Politik Indonesia)

Dari pengertian dari pertemuan I sistem politik dapat diintroduksikan kedalam sistem yang lebih besar sebagai sub sistem untuk bersama-sama sub sistem lainnya menjalankan perannya sesuai dengan pretensi dinamis dari sebuah fenomena politik indonesia. Dalam kajian sosio-politis sistem politik secara umum sama dengan sistem khidupan lainnya yang mempunyai kekhususan: Integrasi, keteraturan, keutuhan, organisasi, koherensi, keterhubungan dan ketergantungan. Dalam pertimbangan kapasitas sistem politik dalam sistem yang besar pada akhirnya melahirkan spesifikasi baru bagi sistem politik yang merupakan integrasi dari komprehensifitas, ketergantungan dan batasan-batasan.

Kajian sistem politik indonesia melahirkan pertanyaan yang fundamental, seperti apa sistem politik indonesia itu sendiri. Dari pertanyaan ini menimbulkan istilah baru yang berkaitan dengan peristilahan sistem politik Indonesia, yaitu Sistem Politik di Indonesia. Dua istilah sepintas sama akan tetapi sama sekali berbeda. Dalam perspektif ini sistem politik Indonesia merupakan sebuah sistem politik yang berlaku di Indonesia yang merupakan sistem politik yang mempunyai kapabilitas dan dapat memelihara identitasnya secara keseluruhan yang dikhaskan dengan kata Indonesia

Istilah sistem Politik di Indonesia menunjuk pada beberapa dimensi waktu berlangsungnya sistem politik tersebut, yaitu (1) sietem yang pernah berlaku di Indonesia (2) Sistem politik yang sedang berlaku di Indonesia dan (3) sistem Politik yang berlaku selama eksistensi negara Inonesia.